KEDUDUKAN

1. BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
2. BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah


TUGAS POKOK

BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. 


FUNGSI

a.  Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPKD
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD
c. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah
d. Penyusunan KUA/KUPA berkoordinasi dengan Bappeda
e. Penyusunan PPAS berkoordinasi dengan Bappeda
f. Penyusunan rancangan APBD, pergeseran belanja dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda

pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah

g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
h. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
i. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD/UKPD
j. Pengendalian pelaksanaan APBD
k. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
l. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
m. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
n. penyimpanan uang daerah
o. penetapan SPD
p. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah
q. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
r. Penyiapan dan pelaksanaan pinjaman serta pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
s. Pengelolaan utang dan piutang daerah
t. Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum
u. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
v. Penyajian informasi keuangan daerah
w. Penunjukan kuasa BUD
x. Pembinaan pejabat fungsional pengelola keuangan daerah
y. Fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan
z. Penelitian pengembangan keuangan daerah
aa. Penyusunan kode rekening, analisis standar belanja
bb. Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari SKPD/UKPD
cc. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
dd. Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah
ee. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya
ff. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD
gg. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD
hh. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD
Ii. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD